7. Aktivitas Megawati SukarnoPutri

AKTIVITAS MEGAWATI S. PUTRI

Megawati adalah presiden kedua yang menjabat pada masa pemilu multipartai pasca tumbangnya orde baru. Nama gotong royong juga dipilih megawati untuk menguatkan visi misi utama pemerintahannya, yaitu rekonsiliasi nasional. Indonesia, saat Megawati terpilih menjadi presiden sedang porak-poranda akibat beragam konflik, seperti konflik komunal (ambon, poso, sampang) dan konflik politik (pemakzulan Gus Dur oleh koalisi yang sebelumnya mendukungnya). Gotong royong adalah kata yang dipilih untuk merekonsiliasi atau mempersatukan bangsa Indonesia dalam semangat membangun kembali. Melalui Kabinet Gotong Royong, Presiden Megawati Sukarnoputri telah menunjukkan manuver politik yang piawai dan berhasil memberikan impresi yang positif pada berbagai lapisan masyarakat. Saat itu tumbuh dan berkembang pendapat pada berbagai masyarakat termasuk pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat politik, dan masyarakat kampus bahwa Kabinet Gotong Royong yang dilantik pada hari Jum’at 10 Agustus yang lalu adalah kabinet yang cukup tangguh. Pandangan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa 26 dari 32 jabatan menteri dan setingkat menteri dijabat oleh para profesional yang menguasai bidang tugas masing-masing.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya Kabinet Gotong Royong dalam  menjalankan pemerintahan, masyarakat sangat dikecewakan. Pasalnya, kinerja dari Kabinet Gotong Royong tersebut dinilai lamban dalam mengatasi masalah yang terjadi di negara kita saat itu. Wacana publik tentang efektifitas tim ekonomi Kabinet Gotong Royong (KGR) dalam menghantarkan Indonesia untuk secepatnya keluar dari krisis yang telah menggerogoti ekonomi dan kehidupan social-politik selama lima tahun terakhir ini didominasi oleh pandangan bahwa anggota Kabinet Gotong Royong bertindak sangat lamban dan tanpa koordinasi yang penuh. Persepsi ini secara sadar banyak digaungkan oleh kalangan akademisi dan politisi baik secara kolektif maupun secara perorangan yang pada gilirannya diterima sebagai suatu realitas oleh masyarakat.

Ekonomi di bawah pemerintahan Megawati tidak mengalami perbaikan yang nyata dibandingkan sebelumnya, meskipun kurs rupiah relatif berhasil dikendalikan oleh Bank Indonesia menjadi relatif lebih stabil. Kondisi ekonomi pada umumnya dalam keadaan tidak baik, terutama pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi, kondisi fiskal, serta keadaan keuangan dan perbankan. Dengan demikian, prestasi ekonomi pada tahun kedua pemerintahan sekarang ini tidak menghasilkan perbaikan ekonomi yang cukup memadai untuk sedikit saja memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kesempatan kerja. Analisis yang cukup kerap dari banyak kalangan membuktikan bahwa selama ini tim ekonomi tidak mampu, menyelesaikan proses pemulihan ekonomi dan memperbaiki perekonomian secara lebih luas. Kondisi perekonomian masih terus dalam ketidakpastian, terutama karena terkait dengan masalah keamanan, seperti dalam kejadian pemboman beruntun sejak tahun 1998 sampai tahun 2002. Masalah pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengangguran adalah gambaran yang paling suram di bawah kabinet gotong royong ini.

Namun disisi lain Megawati masih telah menerapkan kebijakan-kenijakan yang telah ia capai selama pemerintahannya. Kebijakan-kebijakan pada masa Megawati, yaitu :

1.      Memilih dan Menetapkan. Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang.

2.      Membangun tatanan politik yang baru. Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres.

3.      Menjaga keutuhan NKRI. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI.

4.      Melanjutkan amandemen UUD 1945. Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.

5.      Meluruskan otonomi daerah. Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah.

6.      Tidak ada masalah yang berarti dalam masa pemerintahan Megawati kecuali peristiwa Bom Bali dan perebutan pulan Ligitan dan Sipadan.